Pasca dilantik dan dikukuhkan, pengurus Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Timur berkunjung ke Kantor DPW LDII Jatim pada Jumat, (27/9). Dalam kesempatan itu, pihak Badko HMI Jatim mengenalkan kepengurusan baru masa bakti 2024-2026.
Ketua Bidang Pemberdayaan Umat Badko HMI Jatim Moh Agus Efendi bersama jajaran ketua harian, mengatakan salah satu agenda kepengurusan baru saat ini melakukan silaturahim ke beberapa Ormas Islam. “Ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, dan Majelis Ulama Indonesia, ibarat seperti ibu kandung kami. Silaturahim Kami untuk memohon doa restu, bimbingan sekaligus bersinergi program,” kata Agus.
Dalam silaturahim tersebut, membahas dinamika perkembangan lingkungan strategis (lingstra), diantaranya soal penyelenggaraan Pemilu damai dan maraknya kasus perundungan serta kekerasan seksual di tengah masyarakat.
Agus mengungkapkan Badko HMI Jatim membentuk tim pengawas independen dalam mengawal Pilkada Serentak 2024. Ia menerangkan dalam pembentukan tim pengawas independen pihaknya menggelar workshop selama tiga hari di Gedung Bakesbangpol Jatim.
“Kami secara mandiri untuk melaksanakan persoalan masalah Pilkada, khususnya yang menjadi zona merah di beberapa wilayah Jawa Timur. Kami tidak ingin terjadinya Pemilu ulang yang disebabkan kecurangan seperti Pemilu sebelumnya,” ujarnya.
Agus juga menegaskan pihak HMI tidak berpihak kepada pasangan calon (paslon) gubernur maupun walikota/bupati manapun. Sebab, kecondongan pada paslon bisa memicu perselisihan diantara kader internal HMI.
Pembahasan berikutnya, soal kekerasan seksual dan perundungan anak yang saat ini marak terjadi. Hal ini menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak, termasuk Korps HMI-Wati (KOHATI).
Agus mengatakan, untuk mencegah kasus perundungan dan kekerasan seksual, KOHATI Jatim membuka Posko Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (P3A), seperti di Sampang Madura.
“Posko tersebut, kami membuka pengaduan, perlindungan, dialog dan diskusi tentang kekerasan seksual dan bullying. Dalam pencegahan tersebut dibutuhkan kerjasama semua pihak, termasuk ulama dan orang tua,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPW LDII Jawa Timur KH Moch Amrodji Konawi didampingi jajarannya mengapresiasi kunjungan silaturahim HMI ke Ormas Islam. Menurutnya kegiatan silaturahim selaras dengan program DPW LDII Jawa Timur, yaitu silaturahim kebangsaan. Silaturahim kebangsaan tidak hanya untuk satu agama, namun antaragama, suku, ras dan budaya. Amrodji berharap silaturahim kebangsaan bisa menjadi contoh untuk mempersatukan umat.
Amrodji mengatakan, LDII meletakkan kebangsaan menjadi bagian program prioritas. LDII mencanangkan delapan klaster pengabdian LDII untuk Bangsa.
Dalam kesempatan itu, Amrodji juga mendukung program kerja HMI Jatim yang berkomitmen mengawal Pilkada Damai. Ia mengajak masyarakat hindari berita bohong (hoaks).
“Dan kepada calon paslon masing-masing, (calon bupati/wali kota, gubernur) dan juga pada tim suksesnya supaya menghindari black campaign. Sebab, berpotensi untuk menimbulkan terjadinya kerawanan sosial, konflik satu sama lainnya. Sampaikanlah program yang bagus, saya yakin warga Jawa Timur sudah pada pandai dan pintar, bisa memilih dan memilah dan kemudian menentukan pilihannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Amrodji menyampaikan intruksi DPP LDII menyerukan bahwa warga LDII bersikap netral aktif dalam Pemilu. Netral artinya tidak berpihak kepada salah satu paslon. Kemudian aktif, yaitu membebaskan warga LDII untuk menggunakan hak pilihnya.
“Adapun siapapun nanti yang jadi, maka program kerja yang ada di kabupaten/kota maupun provinsi harus kita dukung, dalam rangka menjaga harmoni yang ada di dalam wilayah tersebut,” imbuhnya.
Selanjutnya, maraknya kasus perundungan anak dan kekerasan seksual menjadi perhatian serius. Menurut Amrodji, hal tersebut menunjukkan kemerosatan moral. LDII sebagai lembaga dakwah terus berupaya melakukan pembinaan generasi muda dengan menanamkan 29 karakter. Pembinaan generasi muda menjadi program LDII untuk menyiapkan sumberdaya manusia profesional religius menyambut Indonesia Emas 2045.
